Jakarta, PINews.com - Perumahan adalah salah satu kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Bayangkan saja berdasarkan data BPS 2014 Indonesia masih membutuhkan 15 juta unit rumah. Ini menunjukkan tingkat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah (backlog) masih sangat tinggi.
Cara paling ampuh mengatasi masalah tersebut adalah memberikan kredit ringan kepada masyarakat, dan seperti kita semua ketahui itu adalah spesialis Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah berurusan dengan perumahan rakyat selama puluhan tahun.
Untuk pasar Kredit Perumahan Rakyat (KPR) BTN menguasai total kredit sebesar 24% dalam pembiayaan perumahan di Indonesia, itu belum dihitung dari Kredit KPR Bersubsidi. “Melalui program pemerintah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), setiap tahun BTN sanggup menyalurkan 95% sampai 96% dari total FLPP,” kata Direktur Utama BTN, Maryono. “Khusus FLPP tahun 2014 kami melampaui target pemerintah 58.000 unit dan terealisasi 93.000 unit dengan jumlah kredit lebih dari Rp 7,9 triliun,” tambahnya.
Sejak 1976, BTN dengan meyakinkan mampu menyalurkan KPR bersubsidi dengan nilai total sebesar Rp 60 triliun. Namun pengalaman segudang dan prestasi yang ditorehkan akan terbuang percuma tanpa adanya dukungan pemerintah. Pasalnya keterbatasan ruang gerak BTN untuk ikut dalam mengentaskan kekurangan rumah cukup besar dan kompleks.
Masalah aturan dan perizinan lahan adalah dua hal inti dari permasalahan kompleks yang dimaksud, selain itu masih ada masalah modal dan pasokan infrastruktur.
Campur tangan pemerintah menurut Maryono merupakan kunci bagi BTN untuk menyentuh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. Bentuk campur tangan pemerintah antara lain dalam masalah pembiayaan perumahan terutama yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta ketersediaan lahan untuk membangun.
Selama ini BTN merasakan kurangnya kewenangan untuk mengurusi perumahan, padahal BTN adalah pihak terdepan dan lebih dekat dengan masyakat sehingga mengerti problem dan kendala yang dihadapi masyarakat saat ingin memiliki rumah.
Kewenangan tersebut lantas bukan berarti membuat BTN menjadi lembaga yang “sok” dan serba tahu, karena alur kerjanya masih membutuhkan pengawasan dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
Pemerintah sudah sewajarnya fokus memberikan perhatian kepada satu pihak atau bank dalam hal ini BTN untuk mengurusi perumahan rakyat. Karena selain memang akan lebih mudah berkoordinasi, pengalaman serta apa yang telah ditorehkan BTN menjadi modal penting.
Maryono mencontohkan dilibatkannya bank khusus untuk mengatasi masalah perumahan rakyat di beberapa negara yang terbilang sudah sukses. “Dengan melihat potensi kebutuhan rumah yang setiap tahun naik 400 ribu, kita perlu ada suatu bank khusus atau fokus. Bangkok, China, Australia dia bisa memenuhi bagaimana kebutuhan rumah itu bisa terpenuhi dan tertata dengan baik karena ada bank khusus. Sedangkan Indonesia kalau kita serahkan ke bank umum, ini akan sulit,” ujarnya.
Jadi sekali lagi, BTN sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah perumahan rakyat, karena kebutuhan akan hunian kain hari makin meningkat.
Penting bagi pemerintah untuk menunjuk bank khusus yang menyalurkan subsidi untuk rakyat di sektor rumah dan penunjukkan BTN sebagai lamebaga tersebut sudah sangat tepat. Tapi penunjukkan saja tidaklah cukup harus dibarengi dengan berbagai stimulus yang memudahkan BTN untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Jadi bisa dikatakan bahwa Political Will dari pemerintah adalah jalan keluar untuk atasi masalah perumahan di Indonesia.
Editor: RI