Menteri ESDM: Penunjukan Pengelolaan Unitisasi Sukowati Sepenuhnya Hak Pertamina

Penulis: Alamsyah - Waktu: Rabu, 7 Maret 2018 - 06:57 AM
Credit by: ESDM.go.id

Jakarta-PINews.com,- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan keputusan pengelola lapangan unitisasi Sukowati, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ada di tangan PT Pertamina (Persero). 

“Nanti terserah Pertamina akan menugaskan siapa. Pertamina itu yang menunjuk nanti,” kata Jonan usai berbicara pada Energy Talk di Jakarta, Selasa (6/3). 

Menurut Jonan, Pertamina memang telah menyatakan kesediaannya untuk mengelola delapan blok terminasi. “Nanti yang balas ketua tim evaluasi (Kementerian ESDM). Tim yang memutuskan,” kata dia.

Lapangan Sukowati saat ini dikelola Joint Operation Body (JOB) Pertamina Hulu Energi-PetroChina East Java (PPEJ) yang menjadi operator Blok Tuban yang kontraknya berakhir pada 28 Februari 2018.  

PT Pertamina EP (PEP), anak usaha Pertamina telah mengajukan diri mengelola lapangan unitisasi Sukowati. PEP berkomitmen meningkatkan produksi lapangan Sukowati sebesar 1.500 barel per hari (bph) dari kapasitas produksi saat ini yang di bawah 10 ribu bph. 

Di Blok Tuban, PHE menguasai 75% hak partisipasi, yaitu PHE East Tuban 50% dan 25% melalui PHE Tuban. Sedangkan 25% sisanya dimiliki Petrochina International Java Ltd. JOB PPEJ juga mengelola unitisasi Lapangan Sukowati yang 80% dimiliki Pertamina EP dan 20% dikuasai JOB PPEJ. Dari total produksi JOB PPEJ yang mencapai 9.000-10.000 bph, sebesar 80% berasal dari Lapangan Sukowati.

Tunggal, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, mengatakan permintaan pengelolaan lapangan Sukowati oleh PEP belum dibalas Kementerian ESDM karena disposisi Pertamina itu ikut dalam evaluasi delapan blok terminasi yang pengelolaannya diserahkan ke Pertamina. 

“Dalam  WK belum ada tanda tangan kontrak baru, maka itu diperpanjang. Itu yang menjadi diskusi. Jadi menteri menunjuk kontraktor eksisting itu mengelola sementara,” ungkap Tunggal. 

Menurut Tunggal, jika nantinya kontrak penugasan sudah dipilih Pertamina, selanjutkan tinggal PEP dan PHE yang mendiskusikan. “Pertamina sekarang masih membahas draf kontrak bersama dengan calon mitra untuk mengelola beberapa blok terminasi,” katanya

Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina, menjelaskan pihaknya mendukung pengelolaan lapangan Sukowati oleh PEP. Dengan operator ke PEP, pengelolaan lapangan ini bisa lebih optimal.

Gunung Sardjono Hadi, Direktur Utama PHE, mengatakan PHE sudah melakukan konsolidasi internal dan juga melibatkan PEP. Strategi PHE adalah tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang fokus untuk mempertahankan produksi di atas target. Serta melakukan operasional dengan mengedepankan aspek HSSE. Sehingga pada saat alih kelola tidak terjadi penurunan produksi.

Untuk Lapangan Sukowati, lanjut Gunung, secara unitisasi, operatorship-nya diusulkan ke Kementerian ESDM untuk dikelola PEP. “Tapi semua keputusan ada di tangan ESDM,” kata dia.

Harus Berpihak

Firlie H Ganinduto, Ketua Komite Tetap Hubungan Kelembagaan dan Regulasi Bidang Energi dan Migas KADIN, mengatakan pemerintah seharusnya berpihak kepada perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas nasional

“Sudah sepatutnya PEP yang mengelola lapangan Sukowati. Menteri ESDM harus melihat dan berpihak terhadap kapasitas dalam negeri dalam hal ini Pertamina yang memiliki kemampuan yang cukup,” kata Firlie.

Menurut Firlie, PEP harus mampu bukan hanya meningkatkan produksi tetapi menekan biaya juga, artinya biaya produksi harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan operator existing. PEP perlu melihat opsi untuk menggandeng mitra lokal dalag membagi Risiko yang ada. 

“Hal ini mengingat area PEP yang begitu banyak serta effort yang begitu besar yang akan diperlukan dalam mengelola lapangan-lapangan baru,” kata dia.  

Harry Purnomo, Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra DPR, menegaskan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan nasional,tapi lebih berpihak kepada kepentingan asing, terutama China. Tidak hanya di sektor migas,tapi juga di sektor lainnya termasuk politik luar negeri. “Kami akan panggil Kementerian ESDM soal ini dalam rapat,” kata Harry. (***)

 

 

Editor: