Gulat Medali Emas Manurung Didakwa Suap Gubernur Riau USD 166,100
Credit by: Gulat Medali Emas Manurung (IST)

Jakarta, PINews.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung didakwa menyuap Gubernur Riau periode 2014-2019, Annas Maamun. Suap yang diberikan Gulat ke Annas sebesar USD 166,100.

Hal itu mengemuka dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor,  Senin (15/12). Sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap terdakwa Gulat.

Disebutkan dalam dakwaan Jaksa KPK, pemberian uang lantaran Annas telah memasukan areal kebun sawit Gulat dan teman-temannya seluas kurang lebih 1.188 hektar dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan ‎Hilir seluas kurang lebih 1.214 hektar ke dalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau. 

‎"Memberi sesuatu yaitu uang yang seluruhnya berjumlah USD 166,100 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Annas Maamun selaku Gubernur Riau periode 2014-2019," kata JPU KPK, Kresno Anto Wibowo saat membacakan surat dakwaan terdakwa Gulat.

Atas perbuatan itu, Gulat diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


"Yang pada intinya meminta agar areal kebun sawit terdakwa dan teman-temannya di Kabupaten Kuantan Singigi seluas 1.188 hektar dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektar dapat dimasukkan dalam usulan revisi SK Menteri Kehutanan Nomor SK 673/Menhut-II/2014,"‎ tutur Jaksa.

Ihwal suap itu mengemuka saat Annas menerima kunjungan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam acara peringatan hari ulang tahun Provinsi Riau pada tanggal 9 Agustus 2014. Zulkifli saat itu memberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas kurang lebih 1.638.249 hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas kurang lebih 717.543 hektar dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 11.552 hektar di Provinsi Riau. 

Zulkifli dalam pidatonya di acara tersebut diketahui memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.‎ 

Annas kemudian memerintahkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, M. Yafiz dan Kepala Dinas Kehutan Provinsi Riau, Irwan Effendy untuk melakukan penelaahan terkait keberadaan kawasan yang direncanakan dalam program pembangunan daerah Provinsi Riau yang masih masuk sebagai kawasan hutan untuk diusulkan revisi menjadi bukan kawasan hutan/area penggunaan lainnya (APL) sehubungan dengan adanya kesempatan melakukan revisi atas SK 673/Menhut-II/2014. Yafiz dan Irwan bersama-sama dengan Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Cecep Iskandar, Kepala Seksi Tata Ruang Bappeda Supriadi, Kasi Perpetaan Dinas Kehutanan Ardesianto, dan Kasi Penatagunaan Dinas Kehutanan Arief Despensary kemudian melakukan penelaahan.

Hasil telaahan tersebut kemudian dilaporkan kepada Annas pada tanggal 11 Agustus 2014 dan setelah Annas memberikan koreksi kemudian diterbitkan Surat Gubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/58.13 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Mohon Pertimbangan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau Dalam Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Sesuai Hasil Rekomendasi Tim Terpadu. Surat itu ditujukan kepada Menteri Kehutanan.

Oleh Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, Yafiz, Irwan  dan Cecep, surat Gubernur Riau tersebut dibawa ke kantor Kementerian Kehutanan pada tanggal 14 Agustus 2014. Saat itu mereka bertemu dengan Zulkifli.

Pada pertemuan itu Zulkifli memberi tanda centang persetujuan terhadap sebagian kawasan yang diajukan dalam surat tersebut, yang peruntukkannya antara lain untuk jalan tol, jalan provinsi, kawasan Candi Muara Takus dan perkebunan untuk rakyat miskin seluas 1.700 ha di Kabupaten Rokan Hilir. Zulkifli Hasan selain itu secara lisan memberikan tambahan perluasan kawasan hutan menjadi bukan hutan Provinsi Riau maksimal 30 ribu hektar.

Mengetahui adanya pengajuan revisi atas SK Menteri Kehutanan Nomor SK 673/Menhut-II/2014 tersebut, Gulat lantas menemui Annas di rumah dinas Gubernur Riau pada bulan Agustus 2014. ‎Tujuannya yakni meminta bantuan agar areal kebun sawit Gulat dan teman-temannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Gulat kemudian diarahkan Annas untuk berkoordinasi dengan Cecep yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Annas terkait pelaporan hasil kunjungan ke Jakarta menemui Menteri Kehutanan. Gulat kemudian membicarakan hal tersebut dengan Cecep.

Cecep atas permintaan tersebut kemudian meminta Gulat memberikan gambar peta lokasi areal yang akan direvisi. Gulat selanjutnya. memerintahkan Riyadi Mustofa alias Bowo yang pernah melakukan pemetaan dan pengukuran atas areal kebun sawitnya dan teman-temannya agar memberikan gambar peta kepada Cecep untuk dilakukan penelahaan bersama Ardesianto. 

"Yang hasilnya ada beberapa kawasan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam usulan revisi karena merupakan kawasan hutan lindung namun terdakwa meminta agar tetap dimasukkan ke dalam usulan," ungkap Jaksa.

Cecep selanjutnya melaporkan draft usulan revisi kepada Annas. Setelah memberikan sejumlah masukan terhadap materi usulan revisi tersebut, Anna pada tanggal 17 September 2014‎ menandatangani Surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/8516 tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.

Annas kemudian memerintahkan Cecep mengantar surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/8516 ke Kementerian Kehutanan pada tanggal 18 September 2014. Cecep kemudian pada tanggal 19 September 2014 menyerahkan surat tersebut kepada Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan, Mashud di Jakarta untuk diproses permohonannya.

Annas pada tanggal 21 September 2014, berangkat ke Jakarta dalam rangka urusan dinas sekaligus memantau perkembangan surat usulan revisi tersebut di Kementerian Kehutanan.

Annas keesokan harinya pada tanggal 22 September 2014 menghubungi Gulat dan meminta uang sebesar Rp 2,9 miliar terkait pengurusan usulan revisi perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Dalam rangka memenuhi permintaan Annas tersebut, Gulat hanya mampu menyiapkan USD 166,100 atau setara Rp 2 miliar yang diperolehnya dari Edison Marudut Marsadauli sebesar kurang lebih USD 125 ribu atau setara 1,5 miliar. Dan sisanya kurang lebih USD 41,100 atau setara Rp 500 juta uang milik Gulat sendiri.

"Terdakwa (Gulat) membawa uang tersebut ke Jakarta untuk diserahkan ke Annas," ucap Jaksa.

Saat berada di Jakarta, Gulat ditemani oleh temannya, Edi Ahmad berangkat ke rumah Annas di Perumahan Citra Gran Blok RC 3 Nomor 2 Cibubur, Jawa Barat pada tanggal 24 September 2014. Gulat menyerahkan sebuah tas berwarna hitam Merk Polo berisi uang USD 166,100 kepada ajudan Gubernur Riau, Triyanto saat tiba di depan pagar rumah Annas.

"Terdakwa berpesan agar tas itu diserahkan kepada Annas," terang Jaksa.

Triyanto kemudian masuk ke dalam rumah menemui Annas untuk menyerahkan tas tersebut. Annas lalu memerintahkan agar tas itu diletakkan di atas meja kerja ruang belakang samping taman. 

Annas kemudian membawa tas tersebut ke kamarnya di lantai 2 dan membuka tas yang berisi uang dalam bentuk USD lalu menyimpannya di dalam lemari. Mengetahui bahwa uang yang diberikan Gulat dalam bentuk mata uang dollar Amerika, Annas kemudian menghubungi Gulat agar menukarkan uang tersebut dalam mata uang dollar Singapura.

Annas bersama Triyanto menemui Gulat keesokan harinya pada tanggal 25 September 2014 di Restoran Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat. Annas saat itu menyuruh Triyanto menyerahkan kembali tas berwarna hitam merk Polo yang berisi uang dollar Amerika Serikat kepada Gulat untuk ditukarkan dengan mata uang dollar Singapura. ‎ 

"Terdakwa ditemani Edison pergi menukarkan uang sejumlah USD 166,100 dengan mata uang dollar Singapura sejumlah SGD 156,000 dan mata uang rupiah sejumlah Rp 500 juta di money changer PT Ayu Masagung di daerah Kwitang Jakarta Pusat," beber Jaksa.

Setelah menukarkan uang tersebut, Gulat diantar sopir Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta, Lili Sanusi menuju rumah Annas di Perumahan Citra Gran Blok RC 3 Nomor 2 Cibubur.

"Untuk menyerahkan uang tersebut," ucap jaksa. 

Sesampainya di rumah Annas, Gulat yang membawa tas ransel warna hitam merk Bodypack berisi uang yang telah ditukarkan itu kemudian diajak Annas menuju ke ruangan tengah di lantai dua. Gulat selanjutnya menyerahkan uang yang berada dalam tas ransel warna hitam itu kepada Annas yang selanjutnya disimpan di dalam kamarnya. 

Namun, sebagian dari uang atau sekitar Rp 60 juta yang telah diterima, diberikan Annas ke Gulat. "Beberapa saat kemudian Annas keluar dari kamar dan menyerahkan sebagian dari uang yang telah diterimanya tersebut yakni sejumlah Rp 60 juta kepada terdakwa (Gulat)," ujar Jaksa.

Petugas KPK tidak lama kemudian datang dan melakukan penangkapan terhadap Gulat dan Annas. Dalam penangkapan tersebut, ditemukan uang sejumlah SGD 156,000 dan Rp 400 juta di rumah Annas.

"Selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp 60 juta dari dalam tas terdakwa (Gulat)," pungkas jaksa.

Gulat maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan Jaksa. Persidangannya sendiriakan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Usai persidangan, pengacara Gulat, Jimmy Stephanus Mboey menjawab diplomatis saat disinggung mengapa pihaknya tak melayangkan eksepsi. "Untuk eksepsi itu formalitas segi dakwaan, sudah anggap cukup. Kalau materi perkara kita setujui dalam persidangan. Kalau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya kita bantah. Untuk surat dakwaan liat saksi yang dihadirkan dan bukti yang lain. Kita liat fakta persidangan," tutur Jimmy.

Editor: HM