Carut-Marutnya Pengelolaan Gas Di Indonesia, Tanggung Jawab Dong Pemerintah!
Credit by: Ilustrasi

Jakarta, PINews.com - Sebagai salah satu neagra penyimpan gas alam terbesar di dunia Indonesia justru tidak bisa memanfaatkannya dan cenderung masih mengandalkan energi fosil seperti batubara dan minyak bumi. Selain itu minimnya konsumsi gas ditengarai menjadi andil besar dalam mandeknya industri gas dalam beberapa tahun terakhir.

Kurang berkembangnya industri gas indonesia bukan tanpa sebab, para pelaku industri gas terkesan setengah hati dan dan ambil aman dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi. Terlalu banyakya celah dalam UU yang mengatur kegiatan industri migas menjadi kerikil tajam yang seringkali melahirkan permainan kotor dan ujung-ujungnya akan berdampak pada dirugikannya konsumen.

Pemerintah sebagain regulator dan juga badan pengawas sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap kondisi akibat kebijakan yang tidak ketat ini.

Demikian persoalan yang mencuat dalam diskusi  bertajuk ‘Outlook gas 2015:..yang diselenggarakan oleh Editor Energy and Mining Society (E2S), di Jakarta (Rabu,07/01). Hadir dalam seminar tersebut, Achmad safiun, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Firlie Ganinduto Wakil Ketua Hulu Migas Kadin dan Pri Agung Rakhmanto, Direktur Reforminer Institute.

Firlie Ganinduto yang mewakili pelaku industri gas mengungkapkan  celah yang ada di regulasi, menjadi pintu bagi mafia untuk masuk. Sementara badan pengawas seperti SKK Migas yang melakukan pengawasan untuk kegiatan hulu misalnya, tidak cukup jelas tugasnya dan cenderung hanya reinkarnasi dari lembaga sebelumnya yang dibubarkan, BP Migas. “Yang berubah hanya nama dan logonya saja, selebihnya tidak ada,” ungkap Firlie.

Itu masih lembaga yang mengatur Hulu, ketika berbicara tentang Hilir, hal yang tidak jauh berbeda bisa dilihat. Republik ini memiliki badan yang menatur kegiatan Hilir yang dinamakan BPH Migas. akan tetapi anehnya badan ini tidak memiliki komoditas, sehingga ketika terjadi persoalan BBM di beberapa wilayah di Indonesia, BPH Migas tidak dapat berbuat dan Pertaminan yang sejatinya adalah salah satu pelaku industri justru dijadikan sasaran kemarahan.

Sejalan dengan Firlie, Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan akibat longgarnya aturan tersebut, sehingga penetapan alokasi gas bisa berada di pihak yang sebenarnya tidak berhak. Praktek jual beli gas menjadi tidak sehat dan berujung konsumen yang harus menanggung beban. Dalam semua level kebiajakan, baik Undang-Undang,Peraturan Pemerintah maupun aturan pelaksana seperti Permen pun masih membiarkan celah dan kelonggaran.

Dalam persyaratan usaha hilir misalnya, seperti dijelaskan dalam peraturan Menteri nomor 7 tahun 2005, hanya mengatur bahwa penentuan kegiatan hilir dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal teknis dan badan usaha diharuskan memnuhi syarat administratif dan teknis. Dalam persyaratan teknis, diebutkan adanya studi kelayakan, rencana studi lingkungan dan sebagainya.

“Sampai dilevel Permen saja, saya melihat adanya kelonggaran. Siapapun badan usaha  atau koperasi yang secara administratif bisa memenuhi ketentuan ini relatif bisa masuk dan bisa melakukan kegiatan usaha hilir. Tidak ada persyaratan harus punya infastruktur atau kewajiban membangun infrastruktur. Persyaratan teknis tidak cukup ketat,” jelas Pri.

Lagi-lagi kejanggalan juga diungkapkan Pri disektor Hulu dimana aturan main siapa-siapa yang berhak mendapatkan wilayah kerja migas tidak diatur dengan baik. Inilah yang lagi-lagi menimbulkan lahirnya para mafia migas.

“Tidak semua yang bermain adalah betul-betul pemain real di hulu. Pengaturan yang tidak ketat ini, memberi peluang kepada mereka  yang tidak kompeten pun bisa mendapatkan wilayah kerja migas,” paparnya.

Harus disadari kondisi ini terjadi karena aturan alias UU yang mengatur kegiatan migas tidak mampu mengakomodir dan meminimalisir penyimpangan yang dengan nyata terjadi sekarang ini.

Siapa yang harus bertanggung jawab? Seperti disampaikan diatas tadi, pemerintah lah yang seharusnya mengambil inisiatif untuk memperbaiki kondisi ini, jangan hanya mengambil jalan pintas dengan menelurkan aturan-aturan sementara yang nantinyapun akan dibenturkan dengan UU Migas yang ada seperti sekarang.

Jika ingin memperbaiki, perbaiki dari akar-akarnya, jangan sampai ada celah seperti sekarang, atau mungkin memang celah itu sengaja dibuat? Kita sebagai masyarakat harus mampu mengawasi dan turut serta mendesak untuk segera merevisi UU Migas sekarang, agar masyarakat sebagai konsumen tetnu saja tidak melulu dirugikan karena aturan yang dibuat oleh para ‘pemain’ yang berlindung dibalik jas mewah mereka.  

Editor: RI