Jadi Tersangka, Abraham Samad Dapat Bantuan Hukum dari KPK
Credit by: Abraham Samad (ist)

Jakarta, PINews.com - Abraham Samad akan mendapat bantuan hukum dari lembaganya bernaung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bantuan itu tekait status tersangka kasus pemalsuan dokumen yang telah disematkan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat resmi terhadap Ketua KPK itu.

"Ada (bantuan hukum)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (17/2).

Soal penetapan tersangka, kata Priharsa, pihaknya menghormatinya. Pun demikian, Priharsa masih enggan mengomentari lebih jauh mengenai kasus yang menjerat Abraham.

"KPK konsisten untuk menghormati proses hukum," ujar Priharsa.

Sementara itu, Abraham telah menunjuk Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (Taktis) sebagai Kuasa Hukum dalam menghadapi perkara yang menderanya. "Pak AS sudah memberikan kuasa kepada kami dan teman-teman dari kelompok tim advokasi anti kriminalisasi (taktis), tanda tangan surat kuasanya sudah," ucap salah satu Kuasa Hukum, Nursjahbani Katjasoengkana, di Gedung KPK, Jakarta.

Menurut Nursjahbani, tim sudah mempersiapkan kuasa hukum hingga 60 orang. "40 sampai 60 orang," ujar dia.

Nursjahbani datang ke kantor KPK untuk berdiskusi dengan Abraham Samad terkait kasus tersebut. Dia juga akan mendiskusikan soal surat panggilan untuk Abraham Samad yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada tanggal 20 Februari 2015.

Usai pertemuan, Nursjahbani memastikan bahwa kliennya tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Sulawesi Selatan dan Barat. Abraham enggan datang lantaran surat panggilan pemeriksaan yang diterima tak lengkap dasar-dasarnya.

Surat panggilan itu sendiri salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini. Menurut Nursjahbani, kliennya baru akan hadir pemeriksaan jika surat panggilan itu benar-benar jelas dan terang.

"Iya tidak akan hadiri panggilan sampai ini (surat panggilan) ada kejelasan lebih lanjut.
Surat panggilan itu lagi-lagi tidak ada sprindiknya dan surat penetapan tersangka juga tidak dicantumkan disini juga, mengenai tempus delicti nya tidak disebutkan dalam surat panggilan ini," ujar Nursjahbani.

Tim kuasa hukum, kata Nursjahbani, akan mengupayakan agar pemeriksaan kliennya dilakukan di Jakarta. "Akan upayakan agar pemeriksaan tidak di Makassar tapi disini. Kalau toh mau diperiksa sebaiknnya melalui Polda Metro Jaya, kan itu biasa prosesnya, kalau ada di luar kota, Polda sana minta ke Polda sini, tidak harus orangnya kesana," terang Nursjahbani.

Nursjahbani pada kesempatan ini menilai janggal atas kasus yang disematkan kepada orang nomor wahid di lembaga superbody tersebut. "Ini kejadian sudah lama, dari dokumen pak abraham, diikonfrontasi dgn sangkaan apa ada korelasi?apa ada pemalsuan?. Ini yang tidak jelas tahun berapa nya. Kalau dari surat KK yag dimiliki sekarag tidak ada nama feriyani lim, kemudian juga kalo liat berita-berita itu katanya alamatnya justru di ruko, padahal itu kan ruko bukan tempat tinggal, dan ruko itu sudah lama dijual," tegas Nursjahbani.

Meski diklaim perkara itu merupakan masalah kecil, menurut Nursjahbani, kliennya belum menempuh langkah praperadilan. "Ini kan masalah kecil, tuduhannya kan terkait pemalsuan surat tindak pidana administrasi kependudukan berdasarkan uu kependudukan no 23 thn 2006 dan sudah diperbaharui no 24 thn 2013," tandas Nursjahbani.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebagai tersangka. Abraham dijerat kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

Menurut informasi yang dihimpun, AS menjadi tersangka karena diduga membantu tersangka utama Feriyani Lim untuk memalsukan dokumen kependudukan.

Abraham dijerat Pasal 263 ayat (1) (2) subs psl 264 Pasal 264 ayat (1) (2) lebih subsider Pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau Pasal 93 UU RI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah dilakukan perubahan UU No 24 tahun 2013.

Peristiwa ini sendiri diketahui berlangsung pada tahun 2007 lalu namun baru dilaporkan Chairil Chaidar Said pada 29 Januari 2015 lalu. Setelah menerima laporan Chairil, penyidik Mabes Polri melimpahkan kasus itu ke Polda Sulselbar.

Setelah memeriksa enam orang saksi dalam waktu tiga hari, penyidik Dit Reskrimum akhirnya menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka karena merupakan pemohon pembuatan paspor.

Warga Pontianak, Kalimantan Barat itu dijadikan Polda Sulselbar menjadi tersangka pemalsuan dokumen paspor. Pada pengajuan permohonan pembuatan paspor pada tahun 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam Kartu Keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Editor: HM