Ada “Titipan” Dibalik Permintaan Jatah Kelola Blok Mahakam Pemprov Kaltim?
Credit by: Blok Mahakam (Ist)

Jakarta, PINews.com - Beberapa hari lalu Gubernur Kaltim Awang Farouk sambangi kementerian ESDM. Secara khusus kedatangannya untuk mendesak pemerintah memberikan jatah pengelolaan Participating Interest (PI ) Blok Mahakam untuk BUMD Pemprov Kaltim lebih dari 10% atau sebesar 19%.

Menurut Direktur IRESS, Marwan Batubara, terlihat ada sesuatu yang lain dibalik kekehnya Pemprov Kaltim meminta jatah lebih untuk pengelolaan blok Mahakam.

“Pada 2010 Pemda Kaltim telah menandatangani MoU dengan satu perusahaan swasta guna mendanai kebutuhan finansial atas pemilikan PI di Blok Mahakam. Karena itu sikap “keras kepala” Pemda Kaltim untuk memperoleh 19 persen PI Mahakam patut diduga berkaitan dengan MoU tersebut” papar Marwan. Padahal, lanjutnya, melalui kerja sama dengan swasta ini, justru keuntungan yang diperoleh daerah akan turun sekitar 60-75 persen, sehingga pemberlakuan Permen ESDM No.15/2015 merupakan langkah tepat untuk mencegah kerugian tersebut.

Selain itu, permintaan tersebut tentu bertentangan dengan keputusan Pemerintah Pusat seperti tertuang dalam Permen ESDM N0.15/2015, yang telah menetapkan bahwa besarnya PI maksimum bagi daerah penghasil migas adalah 10 persen.

“Perlu disadari bahwa sesuai PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, daerah penghasil migas memperoleh 15,5 persen penerimaan negara atas eksploitasi migas. Dana bagi hasil ini merupakan penerimaan yang sudah sangat besar bagi daerah penghasil jika dibandingkan dengan penerimaan daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya migas. Penerimaan daerah penghasil menjadi semakin besar dengan adanya keuntungan dari 10 persen PI daerah. Apalagi jika PI tersebut meningkat menjadi 19 persen” jelas Marwan.

Menurut Marwan, presiden Joko Widodo harus menolak tuntutan itu guna menjaga rasa kebersamaan dan keadilan bagi rakyat yang tidak memiliki sumber daya migas atau sumber daya alam lain, maka Presiden Jokowi dituntut untuk segera menolak permintaan Gubernur Kaltim di atas.

Berdasarkan data finansial SKK Migas sejak 1997 hingga 2014, distribusi pendapatan kotor kegiatan eksploitasi Blok Mahakam rata-rata terbagi untuk penerimaan negara sekitar 60 persen, cost recovery 18 persen dan keuntungan kontaktor 22 persen. Dalam 18 tahun terakhir penerimaan negara sekitar US$ 70 miliar. Berarti dari dana bagi hasil, selama 18 tahun terakhir daerah telah memperoleh sekitar US$ 10,5 miliar. Berarti setiap tahun daerah memperoleh US$ 500 juta atau sekitar Rp 6,5 triliun.

Selama 18 tahun terakhir keuntungan kontraktor sekitar US$ 26 miliar, atau rata-rata US$ 1,47 miliar per tahun. Jika diasumsikan, karena secara alami produksi migas sejak 2018 turun menjadi 80 persen terhadap produksi rata-rata selama ini, maka keuntungan kontraktor turun menjadi sekitar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 16 triliun per tahun. Jika PI BUMD 10 persen, maka disamping memperoleh dana bagi hasil Rp 6,5 triliun per tahun, daerah penghasil juga memperoleh tambahan pendapatan dari PI sekitar Rp 1,6 triliun per tahun.

Editor: RI