Jakarta, PINews.com - Ditengah lesunya kondisi eknomi bangsa saat ini, rakyat Indonesia harus bersiap kembali dibuat lesu lantaran sikap para wakilnya di parlemen. Bagaimana tidak? Par wakil rakyat justru ngebet untuk merenovasi dan menata ulang gedung parlemen alih-alih memikirkan cara nyata dan konkret untuk membantu rakyat yang yang saat ini merana karena terus melambungnya harga kebuthuan pokok.
Tidak tanggung-tanggung, dana yang dianggarkan untuk pembangunan gedung parlemen adalah Rp 2,7 triliun yang akan digelontorkan dalam beberapa gelombang.
Untuk 2016, proyek yang mereka ajukan senilai Rp600-700 miliar untuk membangun gedung ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya.
Pada tahun-tahun berikutnya, proyek yang akan direncanakan termasuk museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Sementara itu, parlemen berkilah bahwa anggaran pembangunan gedung parlemen tidak akan menganggu anggaran ataupun mempengaruhi belanja parlemen secara signifikan karena dana yang digunakan adalah dana optimalisasi.
Padahal dana yang berasal dari penghematan program-program kerja lembaga negara yang kemudian bisa menjadi dana cadangan risiko fiskal atau untuk program-program pangan, transfer pusat ke daerah, atau ke lembaga-lembaga yang menggarap proyek berdasarkan rencana kerja pemerintah.
Menurut FITRA parlemen harus melihat urgensi dari pembagunan gedung parlemen. “Sekarang berbicara urgen atau tidaknya. Urgen atau tidak, di tengah kondisi rakyat lagi membutuhkan sumber daya dari pusat untuk menopang kebutuhan-kebutuhan masyarakat?" kata Sekjen FITRA Yenni Sucipto, seperti dilansir BBC Indonesia.
Sementara itu, menurut Anggota DPR Tantowi Yahya, pembangunan gedung parlemen pasti selalu menjadi kontroversi dan polemik. Pasalnya selalu dikaitkan dengan pandangan buruknya kinerja anggota dewan selama ini.
Namun menurutnya, tidak adil untuk melihat kinerja DPR hanya dari produk undang-undang yang mereka hasilkan per tahun, karena produk ini adalah hasil kerja mereka bersama pemerintah.
"Kinerja lain, seperti pengawasan terhadap anggaran, tidak masuk pada radar kan? Bahwa ada anggota DPR yang membahas anggaran sampai jam 11, 12 malam. Datang ke DPR, lihat kondisi riilnya seperti apa, baru bisa berkomentar," kata Tantowi.
Bagaimanapun juga parlemen tetap harus mengedepankan kepentingan rakyat diatas segalanya. Jangan sampai membuat keputusan yang mencederai kepercayaan masyarakat yang telah memilih mereka.
