Musi Rawas, PINews.com - Kehadiran industri perkebunan kelapa sawit dengan kebutuhan tutupan lahan yang tidak sedikit, dirasa semaki mengancam eksistensi masyarakat. Iming-iming kesejahteraan dan lapangan pekerjaan berakhir kekecewaan seiring berjalan waktu, perusahaan bertidak sewenang-wenang tanpa ada pengawasan.
Oleh karenanya, belajar dari pengalaman pahit yang telah dialami, masyarakat desa Pauh Kec. Beringin Teluk, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan berupaya menolak kehadiran PT Sumatera Sawit Lestari (PT SSL) untuk membuka perkebunan di wilayah desanya.
"Kita merasa terjajah oleh kehadiran beberapa perkebunan kelapa sawit yang telah hadir sebelumnya. Masyarakat desa kami di PHK sewenang-wenang, dana tanggungjawab sosial perusahaan tidak sampai ke masyarakat. Kami ini hanya jadi korban. Kami merasa perusahaan sebagai teror, tatkala masyarakat terbentur urusan dengan mereka (perusahaan), tidak ada kompromi langsung ditahan di kepolisian," kata Ketua Kelompok Tani, Abubakar (30). Kamis (4/8)
Namun malang bagi masyarakat Pauh, tanpa musyawarah ternyata pemerintah setempat telah menyetujui kehadiran PT SSL. Bahkan masyarakat ditakut-takuti akan dilapor ke kepolisian setempat jika menolak kehadiran PT SSL.
"Kami masyarakat awam ditakut-takuti oleh pemerintah, masyarakat sangat resah dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit, sementara mata pencaharian kami semakin terancam akibat dampak lingkungan," tegas Abubakar.
Kemudian dia mensinyalir, sikap ngotot pemerintah desa untuk mempertahankan kehadiran PT SSL karena telah menerima suap dari perusahaan tersebut. Dia juga mencurigai dana Corporate Social Responsibility (CSR) selama ini dari beberapa perusahaan yang telah produksi, diselewengkan oleh pemerintah desa.
"Kami benar-benar tak berdaya. Entah mengapa pemerintah desa kami telah memihak perusahan. Lagian dana CSR tidak ada sampai ke masyarakat, tidak ada transparansi. Masyarakat banyak yang nganggur karena perusahaan memprioritaskan pekerja dari luar, bukan masyarakat setempat," pungkasnya.
