Palembang, PINews – PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana sedikitnya sekitar Rp 84 triliun guna membiayai pembangunan 8 ruas tol di Trans Sumatera.
Direktur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (Persero) I Gusti Ngurah Putera, Putra menerangkan, sesuai target yang disampaikan Presiden, untuk tol trans Sumatera harus selesai pada 2019 mendatang.
“Sesuai dengan Perpres No 100 tahun 2014, Hutama Karya mendapat penugasan dalam pembangunan empat ruas tol, namun dari Perpres No 117 tahun 2015 dimana penugasan Hutama Karya bertambah menjadi 8 ruas tol,”ungkapnya kemarin.
Adapun ruas tol tersebut, yakni ruas Jalan Tol Medan-Binjai, ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya, ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, ruas Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung, ruas Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-api dan ruas Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi.
Menurutnya, dari delapan tol ini ada sekitar 640 kilometer sehingga membutuhkan investasi Rp83 triliun hingga Rp84 triliun.
Putra, menyebutkan struktur permodalan untuk tol tersebut sesuai analisa dari konsultan sekitar 60 persen ekuitas dan sisanya dari hutangan atau pinjaman.
“Saat ini ekuitas Hutama Karya sendiri saat ini sudah ada Rp5,6 triliun, juga ada dari PGF yang berasal dari Kementerian PU dimana panjang jalannya 130 kilometer dengan nilai Rp15 triliun,”imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga bakal menerbitkan obligasi sekitar Rp6,5 triliun. Sisanya mungkin akan dicarikan skema-skema oleh Hutama Karya untuk anggaran yang dibutuhkan.
"Jadi dari pendanaan itu total ekuitas yang dibutuhkan adalah sekitar Rp50 triliun. Sedangkan hutangnya Rp34 triliun. Tentunya kalau jadi hutangnya, ekuitas harus dipenuhi dulu. Sekitar Rp25 triliun total saat ini dan kurangnya masih Rp25 triliun lagi," ulasnya.
Pihaknya bakal mencari solusi bersama pemerintah dengan menjajaki sejumlah rencana. Seperti mengeluarkan medium therm notes (MTN), misalnya melalui money market (pasar modal) dan sebagainya.
"Ini kan pendanaannya dijamin pemerintah. Kita akan mencari skema-skema pendanaan yang akan dicari," ucapnya.
Dengan adanya skema pendanaan yang belum terpenuhi maka akan sangat berpotensi molornya pembangunan sejumlah ruas tol itu. Namun Putera menegaskan, lama molornya pembangunan itu masih belum bisa ditentukan, sebab tergantung dengan pemenuhan skema pendanaan.
"Kita tidak tahu sampai kapan molornya. Karena ini tergantung kapan kita bisa penuhi pendanaan ini. Namun memang sesuai Perpres, semua tol harus dapat selesai di 2019 mendatang," ucapnya.
Dia mengakui dalam pembangunan ruas tol trans Sumatra, pembebasan lahan menjadi salah satu faktor penghambat. Apalagi masih banyak lahan yang belum dibebaskan padahal pengerjaan tol tersebut adalah fokus target pemerintah Indonesia.
"Pembebasan lahan ini yang sulit. Pembebasan lahan pasti akan ada sangkut pautnya dengan pendanaan. Ini perlu peran dari pemerintah pusat dan daerah agar secepatnya masalah ini selesai, sehingga tidak ada kendala dengan pembangunan tol," tandasnya
Sementara sesuai dengan progres pembangunan saat ini, khusus ruas tol Palindra akan selesai di 2017 karena saat ini penganggarannya sudah selesai. "Saat ini tidak ada lagi kendala untuk.pembangunan Tol Palindra. Mulai dari pembebasan lahan dan kendala pendanaan," imbuhnya.
Putra menerangkan, untuk penganggaran tol Palindra, sama seperti pembangunan ruas tol Medan-Binjai. Dimana, untuk ruas tol tersebut akan selesai pada 2018.
"Kita targetkan untuk tol Medan-Binjai selesai pada 2018. Karena, untuk ruas tol ini direncanakan bakal close financial pada akhir 2017," tuturnya.
