Bali, PINews.com - Saat berbicara tentang batubara, khusus dalam konteks Indonesia, maka sektor ketenagalistrikan akan menjadi fokus utama. Hal ini dapat dipahami lantaran konsumsi terbesar batubara domestik masih berasal dari pembangkit listrik.

Indonesia saat ini menjadikan sektor ketenagalistrikan sebagai salah satu fokus utama pembangunan infrastruktur. Pemerintah meluncurkan program 35 GW yang kemudian direvisi menjadi 19 GW sampai 2019. Namun, upaya membangun pembangkit tidaklah mudah. Ada proses yang cukup panjang.

Menjadi menarik dari mega proyek tersebut sekitar 60% pembangkit masih didominasi oleh pembangkit listrik berbasis batubara. Maka, apabila proyek ini berjalan dan Indonesia berhasil membangun banyak pembangkit listrik berbasis batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negerinya, otomatis kebutuhan batu bara domestik pun bakal meningkat.

CEO Indika Energy M Arsjad Rasjid PM yang menjadi pembicara di salah satu sesi mega proyek ini mengatakan akan menghasilkan permintaan batubara tambahan sekitar 110 juta-120 juta metrik ton dan akan terus meningkat hingga mencapai 140 juta-150 juta metrik ton. Dengan demikian konsumsi batu bara dalam negeri di beberapa tahun ke depan akan naik. Bahkan Kementrian ESDM menyebut pangsa produksi batubara termal dalam negeri akan meningkat hingga sekitar 60% pada tahun 2019. Padahal saat ini dari keseluruhan produksi nasional yang dikonsumsi dalam negeri baru 22%.

Namun, harus diakui dalam proses pembangunan pembangkit listrik termasuk untuk program 35 GW, ada beberapa kendala yang dihadapi. Mulai dari masalah pembebasan lahan, perizinan, harga dan beberapa masalah lainnya.Tengoklah pernyataan Dharma Djojonegoro, CEO Adaro Power, anak usaha PT Adaro Energy yang bergerak disektor ketenagalistrikan.  "Berbagai peraturan perizinan dan izin harus disinkronisasikan, jadi perlu banyak kesabaran untuk melakukan itu. Butuh sekitar tiga empat tahun untuk menyelesaikan masalah permukiman dan perubahan mata uang transaksi ke rupiah juga merupakan kemunduran,” urainya.