Jakarta, PINews.com – Politisi Khofifah Indar Parawansa dikabarkan akan mengundurkan diri sebagai menteri sosial sehingga bisa mengikuti kontes pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. Presiden Joko Widodo mengaku sudah ada sedikit pembicaraan mengenai rencana keikutsertaan Khofifah dalam pilkada, namun dia mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Khofifah dari jabatannya sebagai Menteri sosial.
“Sampai saat ini belum saya terima surat resminya,” kata Presiden Jokowi, di Jakarta.
Presiden menuturkan, bahwa dirinya ada bersama Mensos Khofifah Indar Parawansa pada kunjungan kerjanya di Bali, Selasa (26/9) kemarin. Namun, Presiden tidak menjelaskan apakah dalam kesempatan itu disinggung mengenai kemungkinan Khofifah mundur dari jabatannya sebagai Mensos untuk ikut berlaga dalam Pilkada Jatim.
Meski demikian, Presiden tidak menampik jika Khofifah secara lisan pernah menyampaikan rencananya mengikuti Pemilihan Gubernur Jawa Timur. “Ya baru sedikit-sedikit, artinya kan resminya belum ada,” kata Presiden Jokowi.
Khofifah sendiri dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan isyarat kemungkinan dirinya untuk bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jatim. Sebagai kendaraan politiknya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem memastikan akan mengusung Khofifah. "Nasdem pasti mengusung Ibu Khofifah dan di Jatim komunikasi politiknya sudah berlangsung. Kami akan membentuk koalisi bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," kata Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, deklarasi untuk mengusung Khofifah akan disiapkan setelah pembicaraan terkait wakil yang akan menemani Khofifah di Pilkada Jatim, selesai. "Respons Ibu Khofifah sangat baik, namun kami menunggu keputusan presiden untuk melepas atau mengganti Ibu Khofifah. Kalau belum dapat izin dari presiden, kami tetap menunggu keputusan Ibu Khofifah, ujarnya.
Menurut Johnny, Khofifah merupakan figur yang tepat untuk memimpin Jatim. Khofifah dinilai memiliki kapabilitas untuk memimpin Jatim, sebuah wilayah yang memberikan dampak domino terhadap wilayah Indonesia Timur. "Perlu diingat kebijakan Gubernur Jatim tidak semata-mata berdampak pada rakyat Jatim. Tetapi pada wilayah Indonesia bagian timur," tutur Johnny.
