Bursa Cawapres Masih Ketat, Ada Potensi Muncul Poros Ketiga
Credit by: kpu.go.id

Jakarta, PINews.com – Partai-partai pro pemerintah maupun opisisi hingga saat ini masih bermanuver untuk menentukan pasangan capres dan cawapres yang bakal diusung pada Pilpres 2019. Bahkan, aroma politik uang turut memanaskan persaingan menuju Istana Negara ini.

Prabowo Subianto, mantan jenderal TNI AD hampir dipastikan diusung partai-partai opisisi berbasis Islam, ditambah Partai Demokrat.  Namun, dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo sebagai capres berpotensi kandas seiring dengan munculnya istilah “Jenderal Kardus” dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, yang mengehembuskan issue bahwa Prabowo lebih memilih Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai cawapres ketimbang Agus Harimurti Yudhoyono, putera sulung Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Soesilo Bambang Yudhoyono, setelah Sandi berhasil mengimingi-imingi uang masing-masing Rp500 miliar untuk Partai Amanat Nasional (PAN) maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sandiaga Uno, PKS dan PAN membantah tudingan itu.  Tersiar kabar bahwa pasangan Prabowo-Sandiaga akan melakukan deklarasi di Jakarta, Kamis (9/8) sore.  Esok harinya mereka akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tampaknya akan turut mengantar pendaftaran pasangan ini.

Sandiaga sudah mengajukan surat keterangan tidak pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua DPP Partai Gerindra Jakarta M Taufik menginformasikan bahwa Sandaga telah mengurus dokumen persyaratan maju Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto dan akan mundur dari jabatan Wagub DKI Jakarta besok pagi.

Keputusan untuk menggandeng Sandiaga tampaknya menjadi jalan tengah setelah partai-partai yang berencana berkoalisi itu terus membentur tembok untuk bersepakat atas sejumlah nama yang disodorkan PKS, PAN, Demokrat, hingga hasil ijtima ulama. “Kalau semua legawa, misalkan tidak perlu semua ketum parpol mengajukan atau ngotot sebagai cawapres, itu kan namanya jalan tengah, tidak Bang Zul (Zukifli Hassan-Ketum PAN), tidak Salim Assegaf (PKS), tidak AHY," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Rabu (8/8).

Konflik di kubu petahana Joko Widodo yang didukung partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta beberapa partai kecil seperti Hanura dan Partai Nasdem ditambah pendatang baru PSI tampaknya lebih dingin. Calon wakil presiden kelopok ini mengerucut pada beberapa nama dengan Mahfud MD yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat.  Tetapi, tidak tertutup kemungkinan bakal muncul kandidat lain seperti Moeldoko. Kepastian cawapresnya akan diketahui malam ini.

Pasangan capres-cawapres ini akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/8). Apabila tidak ada perubahan, prosesi pendaftaran akan dimulai dari Gedung Joang '45, Jakarta Pusat, sebagai titik berkumpulnya massa. Gedung yang menjadi simbol nasionalisme itu pernah dipakai saat Jokowi mendeklarasikan Jusuf Kalla sebagai cawapres pada 2014.

Setelah berkumpul, sebelum Jumatan, Jokowi bersama cawapres serta anggota “Koalisi Indonesia Kerja” beranjak ke KPU.  Jokowi akan terbang ke Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meninjau penanganan dan korban gempa yang melanda daerah itu usai mendaftar dan sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa.

Apakah hanya dua pasangan calon itu saja yang mendaftar? Potensi munculnya Poros Ketiga masih memungkinkan. PAN, PKS, Demokrat, dan PKB berpotensi bergabung dalam poros baru ini apabila aspirasi mereka tidak diakomodasi Kubu Prabowo. Sikap petingga PAN yang pada pilpres tahun lalu mendukung Jokowi, masih abu-abu. PKS masih memperjuangkan nama-nama cawapres hasil ijtima ulama beberapa waktu lalu. Sementara Demokrat jelas kecewa jika AHY benar-benar tersingkir dari bursa cawapres.

PKB yang tak kenal lelah memperjuangkan Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres siapapun bisa menjadi kunci dalam Poros Ketiga ini. Bisa jadi muncul pasangan Zul-Muhaimin atau Ahmad Heryawan (Aher)-Muhaimin sebagai representasi kubu ini.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan proses pemeriksaan kesehatan langsung dilakukan sehari pascapendaftaran. Dia meminta kepada tim maupun pasangan calon untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. “Jadi jangan sampai bakal pasangan calon kelelahan karena setelah mendaftar mereka langsung periksa kesehatan,” tutur Arief.

Editor: HAR