Bandung, PINews.com - Sumarwan HS, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, menegaskan bahwa rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tidak boleh mengganggu produksi minyak dan gas (migas) PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). "Harus dicari solusi terbaik. Jangan mengorbankan industri migas, karena produksi existing migas ONWJ telah memberikan kontribusi besar pada APBN," tandas Sumarwan, saat Halal Bihalal dan Paparan Kinerja PHE ONWJ Semester I 2014 di Hyatt Regency Hotel, Badung, Selasa (26/8).
Ia mengatakan, pihaknya belum diajak bicara soal rencana pembangunan pelabuhan tersebut, terutama terkait gangguan terhadap produksi migas di wilayah itu. Namun ia yakin pemerintah pasti akan menghitung ulang rencana tersebut.
Sumarwan menilai, pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan menurunkan produksi migas nasional yang saat ini tengah anjlok, sehingga mengakibatkan terjadinya antrian panjang di mana-mana lantaran pemerintah mengurangi kuota BBM bersubsidi. "Produksi minyak nasional hanya 850 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi mencapai 1,4 juta. Jika dikurangi lagi produksi Cilamaya yang mencapai sekitar 40 ribu barel per hari, jelas akan berpengaruh," tandasnya.
Apalagi isu pembangunan Pelabuhan Cilamaya menyebabkan maraknya penjualan sawah produktif. Padahal rencana tersebut belum pasti, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mencoret proyek itu dari program 100 hari pemerintahannya di babak akhir. Sumarwan mengatakan, hal itu terjadi karena kesimpang siuran informasi, seperti yang pernah terjadi pada rencana pembangunan PLTU di Karawang.
Menurut Sumarwan, karena ini program pemerintah pusat, dan Dinas ESDM belum diajak membahas rencana pembangunan tersebut secara khusus dalam satu forum yang jelas, maka pihaknya belum bisa memberi kepastian. Meski pun sebelumnya Dinas ESDM Jawa Barat pernah memberikan masukan soal pengaruhnya terhadap produksi migas di Jawa Barat.
