Jakarta, PINews.com - Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, akan memprioritaskan beberapa program unggulan di awal masa kerjanya, Jakarta (22/10).
Rencananya, program-program itu akan dijalankan dalam masa 100 hari pertama mereka menghuni Istana Negara. Program 100 hari sebenarnya, rakyat sangat menantikan pernyataan resmi Jokowi tentang program 100 harinya. Sampai saat ini, mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah, itu belum pernah mengungkapkan apa yang akan dikerjakannya pada 100 hari pemerintahannya. Di televisi maupun media lainnya, dia malah lebih banyak ditanya dan bercerita tentang sosok yang akan dipilihnya sebagai menteri.
Menteri yang dibahas, BBM (bahan bakar minyak) yang bermasalah. Pasokan BBM bersubsidi yang selama ini lancar, pascapilpres 9 Juli 2014 pasokannya terpaksa dikurangi Pertamina. Kalau tidak dikurangi, kabarnya stok BBM bersubsidi hanya cukup sampai November 2014. Hal ini tidak terlepas akibat pengurangan kuota dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kiloliter.
Dalam sebuah wawancaranya pada saat pesta rakyat Monas jokowi mengatakan, "kita akan menaikan BBM karena beban subsidi dudah terlalu besar. 70 % terlalu besar dan subsidi perlu dialihkan pada usaha produktif di kampung", tegas presiden RI ke 7
Sesungguhnya, kelangkaan BBM bersubsidi inilah sebagai ujian perdana pada 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. Sang presiden rakyat ini tidak mungkin mengelak dari badai kelangkaan BBM yang sedang melanda Indonesia. Jokowi-JK harus bisa mengatasi masalah kelangkaan BBM ini. Sayangnya, dalam prioritas program kerja yang disusun Tim Transisi belum dijelaskan langkah strategis yang akan ditempuh Jokowi-JK untuk menghadapi masalah ini.
