Presiden Jokowi Kaget Saat Tahu Dampak Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Bagi Pertanian

Penulis: Rio - Waktu: Jumat, 13 Maret 2015 - 08:57 AM
Credit by: Peta rancangan lokasi pembangunan pelabuhan Cilamaya (dephub)

Jakarta, PINews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum mengambil keputusan apapun tentang rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang saat ini terus menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai elemen, khususnya warga Cilamaya.

"Itu poin Pak Jokowi yang disampaikan ke kami. Kata beliau, 'Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, sampai detik ini belum menyampaikan keputusan apapun terkait Pelabuhan Cilamaya'," kata Asep Saefuddin Abbas, Koordinator Gerakan Masyarakat (Gemas) Tolak Pelabuhan Cilamaya di Jakarta, Rabu (11/3) malam, menirukan pernyataan Jokowi.

Asep menuturkan, sebelum menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Perhubungan menentang rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Namun, tak satu pun pejabat di Kementerian tersebut  mau menerima perwakilan untuk berdialog. 

"Beliau (Jokowi) bertanya kepada kami, 'De Asep, siapa saja pejabat pusat, anak buah saya yang sudah datang ke lokasi Cimalanya? Kalau ada anak buah saya yang menyampaikan, bahwa Presiden sudah menyampaikan keputusan, itu sama dengan kebohongan publik," tutur Asep.

Kepada Presiden Jokowi, Asep menyampaikan berbagai dampak jika pemerintah tetap ngotot membangun Pelabuhan Cilamaya. Di antaranya, minimal 150 ribu hektar sawah akan beralih fungsi, sehingga membuat Jokowi sangat kaget.

"Beliau kaget, 'Itu sawah produktif ya de Asep? Betul, itu sawah produktif yang sudah turun temurun dan akan hilang jika Pelabuhan Cilamaya dipaksakan dibangun," kata Asep menuturkan pecakapannya dengan Jokowi.

Terkait ketidakpastian yang meresahkan warga Cilamaya dan berbagai elemen lainnya, Presden Jokowi berjanji segera mengirim tim independen untuk melakukan kajian secara holistik dan komprehensif, termasuk membuat Feasibility Study (FS).

"Saya sampaikan ke Presiden, sudah ada patok-patok oleh perusahan Jepang. Japan International Cooperation Agency (JICA) yang melakukan pematokan itu. Kemudian, sudah terjadi pemborongan tanah, apakah itu dari makelar atau apa, berupa tanah sawah, darat, dan perkebunan," kata Asep.

Pada kesempatan tersebut, Asep menyampaikan aspirasi dan sikap warga Cilamaya yang menolak rencana pembangunan pelabuhan di wilayahnya karena akan merugikan rakyat. Pasalnya, pembangunan pelabuhan selain mematikan petani, juga mengakibatkan produksi minyak dan gas di Blok  Offshore North West Java (ONWJ) terhenti.

"Gas ONWJ itu adalah bahan baku untuk Pupuk Kujang dan pupuk itu digunakan petani Karawang dan sekitarnya. Listrik Jakarta terancam padam," kata Asep.

Selain itu, terumbu karang dan produksi rumput laut terbesar di Karawang yang berlokasi di lepas pantai Desa Pasir Putih, Cilmaya, pun akan terancam jika pemerintah membangun pelabuhan di sana.

"Jika dipaksakan, sudah barang tentu dampak lingkungan dan biota laut lainnya akan hilang. Itu bisa dipastikan. Itu kontraproduktif dengan yang disampaikan Menteri Susi, sampai beliau berani melawan nelayan yang mendemo peraturan menteri kelautan," kata Asep.

Pembangunan pelabuhan Cilamaya sendiri dituding adalah titipan dari investor Jepang yang ingin meningkatkan produktifitas usahanya di bidang otomotif. 

Editor: RI