Jakarta, PINews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya penyelamatan sumber daya alam kelautan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu mencuat lantaran ditenggarai adanya pihak-pihak terkait yang berupaya menghalang-halangi konsentrasi kementerian tersebut dalam pemberantasan pencurian ikan (ilegal fishing) di perairan Indonesia.
Hal itu itu mengemuka saat Ketua KPK, Abraham Samad saat menggelar jumpa pers bersama menteri Susi Pudjiastuti, di kantornya, Jakarta, Rabu (24/12). Sayangnya, Abraham tak merinci lebih lanjut mengenai hal itu. Menurut Abraham, pihaknya telah berdiskusi dengan Susi terkait dengan permasalahan kekayaan laut Indonesia.
"Pengamatan kami dari KPK ada beberapa instisusi terkait yang tidak memberi ruang atau dukungan yang kuat," ujar Abraham.
Dijelaskan Abraham, Susi dan jajaran Kementerian KP berkonsentrasi kuat mengenai penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah kelautan. Karena itu, lembaga superbody ini memberi dukukan terkait upaya tersebut.
"KPK memberi dukungan kuat, kepada kementrian kelautan dna perikanan untuk sgera melakukan langkah konkrit untuk menyelamatkan sumber daya alam laut itu," tegas Abraham.
Abraham pada kesempatan ini berharap dukungan serupa dapat diberikan oleh TNI dan Polri dengan ikut turun tangan alias memberikan bantuan secara konkrit. Dijelaskan Abraham, bantuan itu utamanya dalam bentuk eksekusi terhadap kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing.
"Saya ingin menegaskan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam komitmen bersama untuk segera merealisasikan penyelamatan sumber daya alam. Konkritnya pihak-pihak terkait TNI, Kepolisian harus berikan dukungan, support yang kuat kepada KKP untuk segera berkonsentrasi menyelamatkan laut dan perikanan. Kita tahu ada konsentrasi KKP untuk segera lakukan eksekusi kapal-kapal illegal fishing yang masuk dari luar, kapal-kapal asing dan ini kami mbau kepada pihak TNI, pihak-pihak terkait untuk segera melakukan dukungan yang kuat kepada KKP supaya bisa menyelamatkan sumber daya alam kita," jelas Abraham.
Pada kesempatan yang sama, menteri Susi mengungkapkan bahwa banyak kapal-kapal penangkap ikan asing yang tak memiliki izin di perairan Indonesia. Susi mengaku telah memberikan data-data terkait hal tersebut ke KPK.
"Memang betul banyak nama dan kapal yang perusahaannya setelah diindentifikasi tidak ada. Banyak perusahaan fiktif. Tadi data yang diberikan kepada KPK sudah ditindaklanjuti," kata Susi.
Susi pun tak menampik soal proses pemberantasan illegal fishing yang berbelit-belit. Hal itu menjadi kendala bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus meningkatkan industri perikanan dalam negeri.
"Ini mesti menjadi pesan dengan kerja sama KPK, polisi dan TNI, saya harap industry perikanan bisa bangkit," ujar Susi.
Susi berharap semua pihak mendukung upaya yang dilakukan pihaknya. Pasalnya, upaya tersebut untuk meningkatkan perekonomian nelayan Indonesia dan pendapatan negara.
"Saya pikir ini kerja sama kita. Saya berharap apapun yang terjadi, saya lanjut atau tidak jadi menteri, perang hiu ini tidak boleh berhenti. Karena saya punya keterbatasan, umur dan pekerjaan jadi harus dibantu stakeholder," terang Abraham.
Susi lebih lanjut menjelaskan bahwa pertemuan yang digelar dengan pihak KPK pada prinsipnya membahas soal permasalahan pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan. Susi meyakini industri perikanan di Tanah Air dapat dipacu dengan adanya dukungan dari KPK, TNI dan Polri itu.
"Yang tadi saya pesankan dengan kerjasama KPK, kepolisian, TNI, saya harap industri perikanan bisa bangkit," tandas Susi.
