Jakarta, PINews.com - Aktivis Antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan bahwa mafia pajak saat ini sudah tidak hanya sebatas bermain di dalam APBN saja. Bahkan, juga masuk kedalam APBD dengan berbagai modus yang melibatkan pejabat daerah.
"Kontribusi APBN terhadap PDB itu hanya 8 persen, korupsi pajak di APBD mengerikan modusnya parah, melibatkan kepala daerah, dari APBN sampai ke APBD," kata Dahnil di Jakarta.
Dahnil menilai bahwa mafia pajak,mempunyai berbagai macam modus operandi untuk bisa bermain di APBN ataupun APBD. Dirinya meyakini, banyak pegawai pajak yang sudah kerjasama dengan mafia pajak untuk bisa meloloskan diri dari jeratan hukum.
"Dia ajak dulu untuk gugatan di pengadialn pajak nah disana kemudian pegawai pajak akan menjadi saksi, diminta keterangan oleh pengadilan. Justru bukan menguatkan agar pembayaran pajak lebih, tapi justu memperlemah pemerintah dan memperkuat wajib pajak Dan kemudian dia melakukan makelarisasi dengan pengadilan pajak," jelas Dahnil.
"Kriminalitas yang dilakukan oleh mafia pajak adalah orang yang sudah sangat expert, mereka sangat ahli. Jadi kalau lihat data, mereka koruptor atau tidak banyaknya malah dari sisi belanja, yang Mark up,Fee dan macem-macem," papar Dahnil.
Untuk itu, Dahnil mengingatkan pentingnya komitmen dari Presiden Joko Widodo yang akan serius memberantas mafia pajak.
Selama ini mafia pajak bisa disebut sebagai expert crime. karena dengan keahliannya, para mafia pajak dapat melobi dari mulai karyawan hingga jaksa yang menangani kasus mafia pajak.
