Jakarta, PINews.com - Berlarutnya penetapan siapa yang akan mengelola blok Mahakam setelah habis masa kontraknya dengan Total E&P membuat Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) angkat bicara.
Setelah mengeluarkan pendapat resminya beberapa waktu lalu, FSPPB pun meminta DPR turun tangan untuk mendesak pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengelola selanjutnya blok Mahakam.
“Kami juga meminta tekanan politik dari DPR kepada pemerintah untuk segera putuskan (pengelolaan Blok Mahakam)," ujar Presiden FSPPB, Ugan Gandar di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).
Menurut Gandar pemerintah harus mempercayakan blok Mahakam yang notabena milik negara kepada anak bangsa. "Tidak ada alasan anak bangsa tak mampu kelola sumber migas negeri ini," katanya.
Total E&P sendiri terus menggoda pemerintah untuk memperpanjang kontrak hingga 5 tahun kedepan dengan alasan untuk kepentingan transisi pengelola dengan Pertamina. Keuntungan Total dan Inpex dari mengelola blok Mahakam adalah Rp 17 triliun per tahun.
