Jakarta, PINews.com - Polemik pembangunan pelabuhan Cilamaya masih terus berlangsung. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersikeras bahwa pembangunan pelabuhan akan meningkatkan perekonomian Indonesia terutama masyarakat di wilayah Bekasi, Karawang, Cirebon dan sekitarnya.
Namun disisi lain banyak pengamat menolak pembangunan itu karena dianggap sebagai proyek yang percuma dan justru membawa malapetaka karena dikhawatirkan akan mematikan mata pencaharian petani yang sawahnya akan dijadikan bagian dari pelabuhan.
Selain kaum tani, pihak yang paling bersikeras menolak pembangunan adalah Pertamina. Penolakan Pertamina bukan tanpa alasan, karena setidaknya ada tiga dampak besar yang harus ditanggung jika pelabuhan jadi dibangun. Dampak itu bukan hanya bagi Pertamina tapi bagi masyarakat dan bangsa.
Dampak pertama adalah pasokan gas kepada PLN jelas akan terganggu dengan adanya konstruksi pelabuhan. Seperti diketahui lokasi pembangunan Cilamaya adalah lokasi di mana terdapat kilang minyak Pertamina serta tertanam pipa-pipa milik anak perusahaan Pertamina PHE ONWJ yang menyalurkan gas untuk kegiatan operasi PLN.
Tidak tanggung-tanggung, listrik di Jabodetabek dipastikan terganggu dan terancam padam selama masa konstruksi yang memakan waktu sekitar empat tahun.
“Pasokan kami untuk gas PLN Tanjung Priok dan Muara Karang itu untuk suplai Jabodetabek," kata Direktur Operasi & Produksi PHE, Bambang Kardono dalam diskusi di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (31/3).
Selain PLN, aktifitas PT Pupuk Kujang juga terancam terganggu bahkan berhenti karena pasokan gas dari Pertamina ke Pupuk Kujang sangat besar untuk produksi yakni 60 juta kaki kubik. Dengan berhentinya kegiatan operasi maka terdapat ancaman PHK.
Itu dari sisi listrik belum dari sisi BBM yang merupakan dampak kedua, juga terancam terganggu produksinya. Bambang memaparkan bahwa pasokan bahan bakar Rifinery VI Balongan untuk memproduksi BBM akan terganggu, alhasil produksi BBM pun menjadi terkendala.
Dari situ saja negara bisa dirugikan triliunan rupiah. Belum lagi dengan potensi gas alam yang terancam tidak dilanjutkan untuk di eksplorasi dan ekploitasi.
“Berdasarkan hasil studi kami banyak sumber-sumber energi yang belum dieksplorasi dan eksploitasi. Future eksplorasi dan eksploitasi menjadi tidak bisa dikembangkan," kata Bambang.
Berbagai kerugian ini tentu saja harus dicermati pemerintah, meskipun Kemenhub yakin berdasarkan studi yang dilakukan JICA asal Jepang, pembangunan pelabuhan tidak akan mengganggu produksi Pertamina karena titik pembangunanakan digeser sejauh 3 km.
Tidak sedikit kalangan mencium adanya kepentingan asing dibalik kekehnya pemerintah membangun pelabuhan Cilamaya, terlebih selama ini pengkajian pembangunan hanya diserahkan kepada JICA.
