Jakarta, PINews.com - Pelayanan kesehatan BPJS seringkali harus mengalah dengan pasien yang menggunakan biaya sendiri, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS pun menjadi bertele-tele.
Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) menuturkan bahwa seharusnya rumah sakit tahu mana yang harus didahulukan. Jangan hanya karena dia pasien swasta dengan penyakit ringan bisa langsung menemui dokter di kala pasien BPJS Kesehatan harus antri," tuturnya.
Kamerad bahkan menuding Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki banyak pasien rekaan, yang memungkinkan terjadinya "kongkalikong" antara BPJS dengan rumah sakit.
“Ada indikasi kuat BPJS Kesehatan memiliki banyak pasien dan bahkan dokter rekaan. Kami beberapa kali meminta data pasien dan dokter BPJS yang terdaftar ke beberapa rumah sakit namun tidak pernah diberikan," kata Koordinator Presidium Kamerad Haris Pratama seperti dilansir kantor berita Antara.
Tudingan itupun dibantah dengan tegas oleh BPJS Kesehatan. “Sama sekali tidak pernah ada data rekaan dan tidak ada kongkalikong. Semua klaim yang masuk ke kami selalu melewati verifikasi ketat dengan data akurat, sesuai dengan fakta," Kepala Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Ikhsan.
Untuk pasien yang didahulukan, Ihksan menuturkan ada beberapa RUmah Sakit yang memang menyediakan fasilitas khusus swasta.
Ikhsan juga mempersilahkan kepada masyarakat untuk melapor jika ada tindakan yang tidak wajar dalam pelayanan BPJS Kesehatan, bahkan ke kantor polisi jika ada indikasi tindakan kriminal.
“Silahkan dilaporkan dengan membawa data-data dan bukti yang akurat," kata Ikhsan.
