Jakarta, PINews.com -Tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai hari buruh, dan setiap 1 Mei juga jalanan ibu kota dan kota besar dibanjiri ribuan buruh yang menuntut perubahan kebijakan kontrak yang selama ini dinilai masih belum menjunjung tinggi asas keadilan.
Peringatan hari buruh pada tahun ini masih dengan agenda yang sama yakni menuntut perubahan nasib melalui peningkatan upah hingga 32%.
Menanggapi kegiatan rutin buruh di setiap tanggal 1 Mei, para pengusaha mengaku akan lebih mengapresiasi jika buruh menggelar peringatan hari buruh dengan berbagai kegiatan positif lainnya, tidak melulu mengerahkan ribuan masa untuk turun ke jalan.
“Dari pada turun ke jalan, orasi, kumpul kumpul dengan biaya yang tidak sedikit, akan lebih baik dirayakan di masing-masing perusahaan dengan melakukan kegiatan yang lebih produktif seperti seminar, dialog/talkshow, lomba seni dan olahraga atau sejenis capacity building yang mampu menyemangati dan meningkatkan produktivitas para buruh atau pekerja kita,” kata Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang di Jakarta.
Menurut Sarman momentun hari buruh tahun ini seharusnya dijadikan bahan evaluasi serta persiapan untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dimulai dalam hitungan bulan.
“Tenaga kerja di Thailand, Filipina, Kamboja, Myanmar dan lain-lain sudah akan siap masuk ke Indonesia dengan kompetensi dan keterampilan yang sudah mumpuni. Bahkan mereka sudah belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia ini merupakan ancaman serius bagi tenaga kerja kita," tutur Sarman.
Kompetensi para buruh di tahah air harus diakui memang perlu lebih bisa ditingkatkan, karena itu adalah salahsatu cara ampuh untuk menuntut kenaikan upah tidak lagi harus dengan turun ke jalan.
"Kompetensi yang dimiliki akan menjadi dasar untuk menerima gaji yang lebih baik, semakin baik kompetensi dan keterampilannya maka otomatis akan semakin baik juga gaji dan tunjangan yang didapatkan. Ke depan tidak akan mungkin lagi kenaikan gaji atau UMP hanya karena desakan demontrasi turun kejalan akan tetapi ke kenaikan gaji atau UMP akan dilihat dari keterampilan yang dimiliki tenaga kerja itu sendiri," jelas Sarman.
Pemerintah juga seharusnya proaktif meningkatkan kapasitas kompetensi pekerja Indonesia agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri.
