Jakarta-PINews.com. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar untuk nelayan sering disalahgunakan. Oleh karenanya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta untuk mengkaji ulang kebijakan ini. Salah satu yang ditemukan di lapangan kebijakan subsidi solar justru membuat persebaran solar menjadi tidak merata ke seluruh wilayah, termasuk wilayah yang sebenarnya paling membutuhkan solar.
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, menyatakan pelarangan penggunaan solar bagi kapal-kapal yang memiliki kapasitas diatas 30GT telah berhasil. Hal serupa diharapkan juga bisa diterapkan bagi kapal-kapal yang ada dibawah 30GT dengan catatan penyediaannya bisa diperluas dan tersebar dimana-mana.
“Nelayan tidak butuh subsidi, tapi butuh solar di mana mana. Saya akan bicara dengan Pak Jonan (menteri ESDM) mengingatkan beliau. Karena nelayan kecil tidak dapat menikmati subsidi yang nikmati yang lain,” kata Susi di Jakarta, Senin (31/7).
Oleh karenanya Menteri Susi meminta PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan besar yang dianggap mumpuni mendukung wilayah Sentral Kelautan Perkaitan Terbadu (SKPT). Menurut Susi, jumlah ikan Indonesia sangat banyak hanya saja berlokasi di wilayah-wilayah yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh kapal nelayan lantaran terbatasnya ketersediaan BBM.
“Lumbung ikan di wilayah timur, seperti utara Sulawesi, barat Sumatera dan selatan Jawa, tapi kalau tidak ada BBM tidak bisa diambil ikannya,” ungkap dia.
Pemerintah menargetkan konsumsi ikan 43 kg jadi 46 kg per kapita per tahun. Dengan demikian ada 750 ribu ton ikan yang harus didistribusikan nelayan.
Susi pun meminta pimpinan Pertamina juga ikut memperjuangkan kebijakan BBM yang berkeadilan bagi masyarakat. Kebijakan tidak seharusnya menghambat usaha karena itu juga yang sudah diinstruksikan kepala negara.
“Regulasi tidak boleh membelunggu dunia usaha itu pesan Pak Presiden. Jadi jangan sendirian, bapak juga ikut protes kalau ada apa-apa bilang bu menteri. Demi ikan yang baik demi konsumsi yang baik kita akan dobrak yang membelenggu,” tegas dia.
Semetnara Direktur Pemasaran Pertamina M. Iskandar, mengungkapkan Pertamina akan segera mengkaji wilayah mana saja yang akan dibangun agen penjual resmi yang menyediakan solar tidak bersubsidi, seperti permintaan menteri Susi. Nantinya perusahaan sendiri yang akan membangun menggunakan biaya perusahaan.
“Ya internal dari kita dananya kan business to business, seperti Bu Susi tadi bilang tidak perlu subsidi tapi yang penting ada dimana. Segera akan kita petakan wilayahnya dimana saja,” pungkas Iskandar
