Berbagai Upaya Atasi Tingginya Backlog Perumahan
Credit by: www.pu.go.id

Jakarta-PINews.com.- Pemerintah melihat masih tingginya angka backlog perumahan baik disisi penghuni maupun kepemilikan serta tingginya permukiman kumuh. Oleh karenanya penyelenggaran perumahan yang seimbang baik dari sisi supply maupun demand. Oleh karenanya itu diperlukan sistem penyediaan perumahan (housing delivery system) dan sistem pembiayaan perumahan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti.

“Dari sisi demand dapat dikatakan masih sedikit perbankan yang berminat dengan program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan kredit konstruksi untuk pembangunan rumah MBR, masih perlu didorong, agar perbankan mau menyalurkannya”, tandas Lana Winayanti Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Sisi Pasokan Rumah Bersubsidi.

Terkait Kredit Konstruksi untuk Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Lana mengatakan bahwa Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian PUPR akan mengeluarkan Kredit Konstruksi tahun depan. “Saat ini kami sedang menyiapkan aturannya,” jelasnya.

Sementara dari sisi supply untuk perumahan, lanjut Lana terkait erat dengan ketersediaan lahan murah, lokasi perumahan yang dekat dengan tempat kerja. “Oleh karena itu, diperlukan terobosan pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan penyediaan lahan, land banking atau pemanfaatan lahan pemerintah”, ungkapnya.

Sementara itu, pelaksanaan PP No. 64 Tahun 2016 tentang kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR oleh pemerintah daerah (pemda) belum berjalan optimal. “Pemda belum memiliki pelayahan terpadu satu pintu. Oleh karena itu, perlu didorong adanya insentif dan pembinaan teknis bagi pemda”, ungkap Lana.

Dalam rangka mendorong sisi pasokan rumah bersubsidi, pemerintah pun melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memberikan bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk pengembang rumah bersubisidi.

“Untuk kebijakan pemberian PSU kami memilki usulan terobosan baru, yaitu pemotongan birokrasi untuk rekomendasi bantuan hanya sampai kab/kota, PSU diberikan sebesar 30% untuk minimal 50 unit rumah yang terbangun, jenis PSU dibatasi untuk jalan lingkungan, sanitasi dan air, dan diprioritaskan untuk lokasi perumahan bersubsidi”, ungkap Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Dadang Rukmana.

Sementara Tenaga Ahli Bidang Pembiayaan Perumahan, Iskandar Saleh mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan pasokan rumah bersubsidi perlu dilaksanakan penerapan lingkungan Hunian Berimbang (LHB). “Salah satu instrumen pelaksanaan LHB adalah harus memperhatikan Kawasan Siap bangunan (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)”, pungkas Iskandar. 

Editor: ES