Jakarta, PINews.com - Presiden Joko Widodo kembali menuai kontroversi setelah resmi memilih calon Kapolri Budi Gunawan. Jokowi dinilai sudah mencoreng sendiri janji-janinya dulu saat kampanye untuk transparan dan memilih pejabat yang bersih dan profesional.
Tempo melaporkan bahwa Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein mempertanyakan integritas jendral bintang tiga yang menjabat sebagai kepala lembaga pendidikan Polri ini.
“Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri. Tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK & KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah alias tidak lulus," ujar Yunus melalui twitternya @YunusHusein.
Masih segar ditelinga kita pasti tentang Nawa CIta ala Jokowi-JK yang menyebutkan janji akan mengangkat pejabat yang berintegritas, tapi dengan kondisi sekarang ini janji-janji tersebut hanya menguap begitu saja.
Menurut Yunus pencalonan Budi berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada presiden.
Sejalan dengan Yunus Lembaga Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch yang menilai Jokowi jelas-jelas telah melanggar janjinya.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring ICW Emerson Yuntho mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi dalam pembentukan institusi yang bersih dan berintegritas dengan sengaja melibatkan KPK dan PPATK.
Dalam proses pemilihan calon Kapolri presinde tidak melibatkan KPK dan PPATK, ini mengindikasikan bahwa KPK dan PPATK akan kembali menstabilo merah Budi Gunawan, yang artinya terdapat bahwa nama berstabilo merah memiliki rekam jejak keuangan yang tidak baik.
