Makassar, PINews.com - 10 November selalu diperingati sebagai hari Pahlawan oleh masyarakat Indonesia. Sudah sepatutnya hari ini kita mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang pertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia.
Sudah sepatutnya di hari pahlawan para pejuang kemerdekaan yang masih hidup diberikan kehidupan yang layak. Tapi jika di Indonesia itu semua hanya mimpi karena untuk memiliki tempat tinggal saja para pejuang Indonesia harus kembali bertempur melawan bangsanya sendiri dalam bentuk birokrasi.
Kekecewaan para pejuangpun memuncak dengan membakar piagam bintang tanda jasa pahlawan yang diberikan negara atas jasa mereka. Pembakaran dilakukan oleh para Purnawirawan TNI AD di depan Monumen Mandala, Makassar (10/11).
Kekecewaan para mantan pejuang lantaran tempat tinggal mereka yang selama puluhan tahun dijadikan tempat berteduh sebentar lagi akan digusur.
“Tidak berguna bintang tanda jasa ini diberikan negara terhadap kami mantan pejuang. Sementara hak kehidupan kami selalu diusik negara," kata Kolonel Purnawirawan Willington Dumalang seperti dilansir CNN Indonesia.
Aksi pembakaran dipicu oleh rencana Pengadilan Negeri Makassar yang akan melakukan eksekusi terhadap 63 rumah dinas TNI AD di Jalan Cenderawasih, Garuda, Mappanyukki, Rajawali, Buntu Terpedo dan Mappaoddang. Rumah tersebut akan diambil alih TNI terkait lahan negara, padahal lahan dan rumah tersebut sudah ditinggali keluarga purnawirawan tersebut sejak puluhan tahun lalu.
Padahal pada tahun 2012 sudah ada kesepakatan dengan DPRD Kota bahwa tidak ada penggusuran maupun pengosongan rumah.
Masalah ini akan segera dibawa ke Jakarta karena menurut Ketua Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPRN) Sulsel Letkol Purnawirawan Goeltom , polemik ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami sudah bertemu dengan Sekertaris Negara serta Menteri Pertahanan terkait permasalahan ini. Bukan hanya di Makassar tapi di daerah lain kasusnya sama. Rabu besok, perwakilan FKPRN pusat akan difasilitasi bertemu panglima TNI dan menteri pertahanan untuk membahas solusinya," katanya.
